26 July 2014






HOT NEWS
Rektor Undiknas, Prof. Gede Sri Darma Raih Golongan IV E dalam Usia 45 Tahun »SETELAH sukses mengantarkan Program Studi Manajemen (S-1) dan Program Studi Magister Manajemen (S-2) Undiknas meraih nilai akreditasi A dari BAN-PT, kini Prof. Gede Sri Darma, DBA. mampu meraih prestasi golongan IV E di usia 45 tahun. Golongan IV E adalah kepangkatan Pembina Utama dalam struktur PNS (tertinggi dalam kepangkatan PNS). SK kepangkatan yang ditandatangani Presiden SBY itu berlaku sejak 1 April 2014 bersama-sama dengan Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. Cuma bedanya Prof. Dasi Astawa meraih kepangkatan tertinggi tersebut di usia 54 tahun. Uniknya, kedua usianya sama-sama bemilai 9 serta tanggal lahirnya benilai 9 yakni 18 untuk Sri Darma dan 9 untuk Dasi Astawa. Hal ini diungkapkan dalam acara syukuran bersama dosen dan karyawan Pascasarjana Undik­nas Denpasar, Selasa (22/7) kemarin di Gedung Pascasarjana Undiknas. Prestasi ini menurut kalangan pejabat di Undiknas telah memberikan kontribusi positif tidak hanya kepada dosen agar mampu meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga memberikan kontribusi kepada nilai dan mutu Program Manajemen dan Magister Mana­jemen di Undiknas. Prof. Sri Darma yang juga Rektor Undiknas dan saat ini dipercaya sebagai Komisaris AJB Bumiputra 1912, dalam kata sambutannya mensyukuri atas raihan golongan/kepangkatan tertinggi tersebut. Demikian juga ucapan terima kasih disampaikan oleh Prof. Sri Darma ke­pada seluruh sahabat yang mem­berikan support atas capaian ini. "Pencapaian golongan IV E ini tidaklah mudah, perlu kerja cer- das dan penuh inovasi,” kata Prof. Sri Darma yang juga sekaligus Ketua APTISI Bali. Prof. Dasi Astawa yang aktif di berbagai LSM sangat mengapresiasi keberadaan Undiknas sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh temannya yang ikut membantu pencapaian prestasi ini. Dia juga sangat mengapresiasi prestasi Prof. Sri Dar­ma yang dalam usia muda telah meraih golongan IV E tersebut. Dasi Astawa mengakui Sri Dar­ma yang banyak berjasa untuk meraih guru besar. Menariknya, saat meraih kepangkatan mulai IV C, IV D hingga IV E dalam waktu bersamaan. Saat itu juga diperke- nalkan Ketua Prodi Magister Manajemen yang kini dipegang oleh Dr. Ni Made Sunariani, S. M.M., menggantikan Prof. Dr. Raka Suardana, S.E., M.M. Wakil Rektor Undiknas Prof. Nyoman Budiana berharap jejak kedua tokoh Undiknas ini bisa jadikan motivasi bagi dosen bergelar doktor lainnya untuk meraih guru besar hingga mendapat golongan IV E. Prestasi ini, bagi dia, sangat berharga bagi iklim akademik di lingkungan Undiknas, apalagi untuk Program PPS Undiknas. Dr. Nyoman Subanda mensyukuri karena di tengah prestasi Undiknas meraih akreditasi A bagi MM dan S-l Manajemen, akreditasi institusi dan makin banyaknya jumlah mahasiswa dibarengi dengan prestasi individu SDM penyelenggaranya dngan golongan IV E. Prof. IB Raka Suardana yang kini meraih IV C juga mengaku terpecut menjadi guru besar dari kalangan swasta atas motivasi Prof. Gede Sri Darama. Bahkan Wakil Direktur PPS Undiknas Dr. A.A. Eddy Supriyadinata Gorda, S.E.,M.M. mengakui selama ini Undiknas maju karena dipimpin oleh orang hebat yang dirintis oleh Prof. IGN Gorda (alm), kini dipimpin Prof. Gede Sri Darma. Thursday, 24 July 2014 00:58
Mahasiswa KKN Undiknas Gandeng YKI Gelar Operasi Mata Gratis »Pagi mulai beranjak, sekelompok mahasiswa KKN Undiknas yang mendapat tugas melaksanakan KKN di Desa Ayunan kecamatan Abiansemal – Badung, memulai aktifitasnya mengkoordinir kegiatan pemeriksaan dan operasi mata gratis yang di selenggarakan oleh mahasiswa KKN Undiknas bekerjasama dengan Yayasan Kemanusian Indonesia (YKI). Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu, 20 Juli 2014 dari pukul 08.00 sampai dengan 12.00 wita, yang diikuti oleh 355 masyarakat desa Ayunan. Terdiri dari 7 orang yang melaksanakan operasi katarak dan sisanya mengikuti pemeriksaan mata gratis serta pembagain kaca mata gratis kepada masyarakat. Kepala Desa Ayunan, I Made Sugatra dalam sambutannya menyampaikan “program pemeriksaan dan operasi mata yang dilaskanakan oleh mahasiswa KKN Undiknas disambut sangat baik oleh masyarakat Desa Ayunan, terbukti dengan membludaknya masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan ini”. Lebih lanjut Kades I Made Sugatra juga menambahkan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan, tidak hanya di Desa Ayunan saja, tetapi juga di desa lain yang berada di Kecamatan Abiansemal. Kegiatan KKN mahasiswa Undiknas berlangsung dari tanggal 16 Juni 2014 dan akan berakhir nanti pada tanggal 31 Juli 2014, dipenutup kegiatan KKN mahasiswa Undiknas akan menyelenggarakan kegiatan hiburan untuk masyarakat Desa Ayunan, seperti pagelaran joged, tari, dan musik. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Undiknas adalah program kebersihan lingkungan, pembuatan profil desa, administrasi desa, mengajar di SD yang ada di Desa Ayunan serta pemeriksanaan dan operasi mata gratis yang dilaksanakan hari ini. Sunday, 20 July 2014 00:00

INFO LEMBAGA

HASIL  MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN UTS…
Oleh : Dr. Nyoman Sri Subawa, M.M. Ni Ketut Elly…
Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS)…


INFO FAKULTAS

PEDOMAN TATA PENULISAN Berikut ini ditentukan…
COMPANY VISIT FAKULTAS HUKUM (FH) UNDIKNAS KE…
13 april 2012 , jam 10.00 Wita FTI - Sipil…

PUSAT KAJIAN

Kata Pengantar Jurnal Konstitusi ini merupakan…
RESUME KEGIATAN SUARA KONSTITUSIKERJASAMA…

ARSIP BERITA

SUPPORT ONLINE

AKADEMIK I

Mudita Akademik Undiknas

KEUANGAN I

Md Mul Keuangan Undiknas

MARKETING I

Mareni Marketing Undikinas

WEBMASTER

Adi W Webmaster Undiknas

AKADEMIK II

Agung Akademik Undiknas

KEUANGAN II

Agus Keuangan

MARKETING II

Putri Pendaftaran Mhs Baru

CYBERNET

Sata Cybernet Undiknas


Krisis Roh LPD Dalam RUU LKM

  • PDF

GONJANG-GANJING masalah LPD mencuat lagi. Ihwalnya bermula dari masuknya naskah akademik RUU Lembaga Keuangan Mikro ke DPR. Isi naskah ini konon menyerempet ke wilayah lembaga perkreditan desa alias LPD. Kata perkreditan yang melekat dalam LPD disinyalir akan menjerat LPD masuk dalam ketentuan produk perundang-undangan itu kelak jika disahkan wakil rakyat. Keberadaan LPD mau tidak mau akan disamakan dengan lembaga perbankan.
Posisi LPD harus dipertegas di tengah wacana penggodokan RUU tersebut. “LPD jelas berbeda dengan bank. LPD ya LPD, bank ya bank,” ujar pengamat ekonomi Bali Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardhana, S.E., M.M.

Menurutnya, RUU LKM menggariskan keuangan mikro sebagai  kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dan pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. LKM ini menyediakan jasa keuangan mikro bukan bank yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Ada tiga bentuk LKM. LKM formal, seperti bank perkreditan rakyat (BPR) berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan koperasi sesuai UU Nomor 25 Tahun 1992. Ada pula LKM berbentuk semiformal, seperti LPD di Bali, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, badan kredit kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, kredit untuk rakyat kecil (KURK) di Jawa Timur, dan Lumbung Kredit Perdesaan (LKP) di NTB.

LKM yang berbentuk nonformal lahir berdasarkan inisiatif masyarakat, ditumbuhkan LSM atau beberapa dinas pemerintah. LKM ini disebut sebagai kelompok swadaya masyarakat (KSM), seperti kelompok simpan pinjam (KSP), kelompok usaha bersama (KUB), kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). 

Menurut Prof. Raka, LKM di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTB kemudian mengalami perubahan status menjadi BPR. “Tetapi, LPD di Bali tetap dipertahankan menjadi LKM semiformal.  Operasional LPD layaknya perbankan, tetapi  supervisinya di bawah BPD Bali,” kata Dekan FE dan Bisnis Undiknas University ini.

Upaya mendongkrak LPD di Bali menjadi BPR bukan tak pernah mencuat ke permukaan. Dorongannya sempat berdenyut tahun 1987 saat penggagas LPD, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, masih menjabat gubernur Bali. “Dalam sebuah diskusi tentang LPD di Sanur tahun 1987, Bank Indonesia mendorong agar LPD diubah menjadi BPR. Tetapi, Prof. Mantra tetap bersikukuh menolaknya,” ujar pengamat ekonomi Universitas Dwijendra M.S. Chandra Jaya.

Munculnya wacana RUU LKM dinilai mengusik lagi status LPD sebagai LKM nonbank. Padahal, ketentuan Perda Bali Nomor 8 Tahun 2002 yang diubah dengan Perda Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang  Perubahan atas Perda Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD menekankan kepemilikan LPD di tangan desa pakraman.  Ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi, LPD sebagai lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa. “Desa yang dimaksud di sini, adalah desa pakraman, bukan desa dinas seperti umumnya dikenal,” tandas Prof. Raka.

LKM nonformal seperti LPD memang hendak dipayungi draf RUU LKM 2010 sebagai milik desa. Ini sesuai ketentuan Pasal 8 yang menentukan, LKM hanya dapat dimiliki WNI; masyarakat desa atau pemerintah desa/kelurahan; tiap orang hanya memunyai kepemilikan satu LKM. “Tetapi, masyarakat desa atau pemerintahan desa atau kelurahan dalam ketentuan ini kan tidak sama dengan makna desa pakraman di Bali. Desa yang dimaksud RUU ini bisa ditafsirkan desa dinas, bukan desa adat. Tafsir begini kan bisa saja suatu waktu mengusik status LPD untuk diseret-seret sama dengan LKM bank,”  ujar Ketua Program Studi Magister Manajemen Undiknas University ini.

RUU LKM itu juga bisa memicu masalah lain jika kelak diberlakukan sebagai UU. Posisi LPD akan menguat sebagai lembaga objek pajak. Ini disebabkan kelembagaan LPD disamakan dengan lembaga perbankan. “Ketentuan perusahaan umum akan dikenakan juga kepada LPD. Kegiatan LPD bisa dipungut pajak jika masuk ketentuan itu. Padahal, LPD jelas memiliki roh yang tidak ada di lembaga perbankan atau perusahaan umum lainnya,” jelasnya.

Lagi pula, Perda Bali Nomor 8 Tahun 2002 lugas menggariskan praktik nyata kegiatan LPD dominan untuk memberdayakan krama desa maupun desa pakraman. Ini tertuang dalam Pasal 22 yang menggariskan, pembagian  keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan. Pembagiannya ditetapkan untuk cadangan modal (60%), dana pembangunan desa (20%), jasa produksi (10%); dana pembinaan, pengawasan, dan perlindungan (5%); dana sosial (5%).

LPD pun tidak bisa disamakan kegiatan LKM bank dicermati dari sisi lapangan usahanya. Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Perda Bali Nomor 3 Tahun 2007  menekankan, LPD menerima/menghimpun dana dari krama (warga) desa dalam bentuk tabungan dan deposito; memberikan pinjaman hanya kepada krama desa; menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana; menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Ada konsekuensi serius jika LPD terjerat ketentuan RUU LKM manakala kelak menjadi UU. LPD akan mengalami krisis roh dalam ketentuan hukum nasional tersebut. “Jika LPD dipaksakan masuk ketentuan RUU itu jelas tidak klop. RUU ini belum sanggup memayungi roh LPD,” ujarnya.

Last Updated on Wednesday, 02 February 2011 05:51

KONTAK

SEKRETARIAT
Jl.Bedugul No.39 Sidakarya
Denpasar - Bali
info[at]undiknas.ac.id
Telp. 0361-723077 / 723868
Fax. 0361-723077


Telp. (0361) 723077/723868 Fax. (0361) 723077