25 April 2014






INFO LEMBAGA

HASIL  MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN UTS…
Oleh : Dr. Nyoman Sri Subawa, M.M. Ni Ketut Elly…
Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS)…


INFO FAKULTAS

PEDOMAN TATA PENULISAN Berikut ini ditentukan…
COMPANY VISIT FAKULTAS HUKUM (FH) UNDIKNAS KE…
13 april 2012 , jam 10.00 Wita FTI - Sipil…

PUSAT KAJIAN

Kata Pengantar Jurnal Konstitusi ini merupakan…
RESUME KEGIATAN SUARA KONSTITUSIKERJASAMA…


ARSIP BERITA

SUPPORT ONLINE

AKADEMIK I

Mudita Akademik Undiknas

KEUANGAN I

Md Mul Keuangan Undiknas

MARKETING I

Mareni Marketing Undikinas

WEBMASTER

Adi W Webmaster Undiknas

AKADEMIK II

Agung Akademik Undiknas

KEUANGAN II

Agus Keuangan

MARKETING II

Putri Pendaftaran Mhs Baru

CYBERNET

Sata Cybernet Undiknas


Sistem Pemilu Tak Jamin Pemerintahan Efektif

  • PDF

Serangkaian Dies Natalis dan akreditasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undiknas University menggelar seminar nasional bertema ''Sistem Politik dan Pemilu Indonesia, Harapan dan Kenyataan''. Tampil sebagai pembicara anggota KPU IGP Artha, S.P., M.Si., dan Dr. Nyoman Subanda, Dekan FISIP Undiknas University menghantarkan ''Politik Kontemporer''.

Seminar dipandu Direktur Direktorat Sumber Daya Undiknas University Ida Bagus Teddy Prianthara, S.E. Ak., M.Si. Ia memberi ilustrasi bagaimana kondisi negara saat ini karena biaya pilkada menjadi sangat tinggi hingga sampai memangkas biaya pendidikan dan kesehatan di APBD. Bahkan kepala daerah kini banyak disandera dengan kasus korupsi. IGP Artha menjelaskan pemilu dengan sistem proporsional dilakukan guna mengakomodasi terwakilinya semua elemen rakyat. Jika sistem distrik murni diterapkan bisa membuat wakil rakyat homogen dari satu parpol.

Dia menilai sistem pemilu tak salah, tapi praktiknya yang lepas akibat kepentingan politik sempit. Parpol pemenang pemilu berpikir politis sempit bahwa presiden dan gubernur/bupati harus dari parpol pemenang. Pemikiran inilah yang merusak demokrasi sehingga terjadilah dinasti bupati dari satu keluarga mulai dari ayah hingga ke anak. ''Ada bupati membacakan teks Pancasila saja bisa salah,'' ujarnya.

Yang harus dilakukan sebenarnya masyarakat harus melihat tantangan daerah, kemudian dirumuskan caranya barulah mencari pemimpin yang bisa mengatasi masalah tersebut.

Ia menegaskan sistem pemilu tak menjamin pemerintahan efektif, justru pemilukada boros anggaran hingga Rp 900 miliar.

Ia mengakui adanya wacana untuk penataan ulang sistem Pemilu. Ia mengusulkan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilukada sehingga pemenang bupati/gubernur dari parpol pemenang pemilu. Usul ini, kata dia, memang tak lumrah namun bisa efektif. Ada juga usul Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi dan Pemilukada di kota/kabupaten tetap dilakukan DPRD kabupaten/kota. Semua pola ini memiliki kelemahan dan kelebihan.

Dr. Nyoman Subanda mengungkapkan dunia politik kontemporer di era globalisasi dan modernisasi menyebabkan makin kurangnya peran negara. Adanya komersialisasi politik, lunturnya jiwa nasionalisme dan kebangsaan.

Yang terjadi saat ini dalam politik kontemporer parpol hanya sebagai kendaraan politik, parpol pun tak punya konstituen jelas dan miskin idiologi. Di samping itu munculnya politik aliran, parpol cenderung sebagai pengorganisasi daripada mengurusi masyarakat. Mengutamakan figur daripada idiologi dan caleg berkompotensi internal bukan dengan antarparpol.

KONTAK

SEKRETARIAT
Jl.Bedugul No.39 Sidakarya
Denpasar - Bali
info[at]undiknas.ac.id
Telp. 0361-723077 / 723868
Fax. 0361-723077


Telp. (0361) 723077/723868 Fax. (0361) 723077