Enam program studi (PS) di Undiknas University menerima perpanjangan izin operasional dari Kopertis VIII. Penyerahan izin dilakukan Koordinator Kopertis VIII Prof. Baharuddin AB kepada Rektor Undiknas University Prof. Dr. Gede Sri Darma, S.T., M.M., Senin (21/12).
PS yang turun izinnya yakni Manajemen, Akuntansi, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Ilmu Hukum, dan Magister Administrasi Publik (MAP). Izin ini diserahkan Rektor kepada dekan dan diteruskan ke kaprodi.
Baharuddin mengungkapkan saat ini masyarakat dan pengguna lulusan makin kritis terhadap izin PS di PTS karena menyangkut legalitas ijazah yang mereka terima. Selain itu masyarakat banyak menuntut status akreditasi sebuah PS sebagai cermin kualitas program tersebut.
Ia menegaskan izin operasional ini sebagai bukti PS bisa dikatakan legal dan ilegal. Makanya Dikti banyak menutup PS yang tak berizin. Hanya ia sayangkan masyarakat tak peduli soal izin dan akreditasi di PTN karena semuanya dianggap sudah sah.
Salah satu faktor penting turunnya perpanjangan izin, kata dia, adalah rasio dosen dan mahasiswa yang memenuhi syarat. Untuk program IPA 1: 20 dan IPS 1: 30. PS yang melanggar rasio ini bisa diganjal dalam proses perpanjangan izinnya.
Ia memuji Undiknas University yang kontinyu melaporkan evaluasi diri lewat komputerisasi. Hal ini perlu diikuti PTS lain, apalagi Prof. Dr. Gede Sri Darma, S.T., M.M. adalah ketua Aptisi Bali.
Rektor Undiknas University Prof. Dr. Gede Sri Darma, S.T., M.M. mengaku beryukur atas turunya izin ini sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap lembaga ini. Prestasi ini berkat kerja keras kaprodi, dekan dan direktur dan wakil rektor di Undiknas University. Selain dianggap sebagai tantangan juga sebagai tanggung jawab Undiknas University agar terus dipercaya masyarakat.
Ia menilai wajar pengguna lulusan kini mempertanyakan izin dan akreditasi. Izin ibaratnya sebagai SIM bagi pengendara, sedangkan akreditasi ukuran mutu proses tersebut. ”Kami selalu menggunakan proses yang benar dan berkualitas guna mendidik anak bangsa,” ujarnya.