JXTC Political - шаблон joomla Окна





Feb 02

Untuk Kepentingan Krama Desa Pakraman LPD Perlu Dipertahankan

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tak perlu diragukan. LPD mampu menopang sendi-sendi perekonomian masyarakat Bali. Walaupun ada wacana untuk melakukan perubahan nama LPD, namun itu tidak memengaruhi kinerja lembaga ini. Masalah payung hukum bagi LPD pun menjadi sorotan apakah akan memiliki aturan tersendiri, ikut aturan perkoperasian atau mengacu kepada UU Perbankan.

Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas ''Memperkuat Mutu Manajemen Lembaga Perkreditan Desa untuk Memberdayakan Ekonomi Desa Pakraman'' di Undiknas University, Selasa (18/1) kemarin. Diskusi yang diselenggarakan Koran Tokoh bekerja sama dengan Undiknas University ini menghadirkan Prof. Dr. Sri Darma (Rektor Undiknas University), Gede Sadguna (Deputi Pemimpin Bank Indonesia Denpasar), I Gede Arya Sena (Patajuh Panyarikan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali), Giri Arta (pengurus LPD Pecatu), serta sejumlah pemerhati di bidang hukum, ekonomi dan adat.

Arya Sena memaparkan, Majelis Desa Pakraman sesuai dengan hasil Pesamuhan Agung III bulan Oktober 2010 telah menerima masukan terkait perubahan kepanjangan LPD menjadi Labda Pacingkreman Desa. LPD merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dipertahankan eksistensinya. ''Kami berharap dalam pembahasan mengenai LPD ada kesepahaman bersama yang mengacu kepada Bali Mawacara,'' tandasnya.

Ia mengatakan NPL LPD mencapai Rp 4 triliun lebih. Dana ini memerlukan perlindungan. Karena itu, payung hukum yang menaungi LPD pun masih dalam pembahasan. Dalam RUU Lembaga Keuangan Mikro, asas LPD yang menjadi identitas Bali tidak tercantum. Karena itu, LPD yang khas ini perlu mendapat perhatian khusus.

Dekan FH Undiknas University Prof. Dr. Nyoman Budiana memaparkan, selama ini LPD sudah terbukti banyak membantu kegiatan di desa pakraman. Keuntungan yang didapatkan dari LPD tidak semuanya diambil LPD, karena dikembalikan lagi ke desa pakraman. Artinya, menjadi nasabah ataupun tidak, krama desa pakraman tetap bisa menikmati keuntungan LPD. Berbeda jika LPD mengacu kepada aturan koperasi atau badan hukum lainnya, keuntungan hanya menjadi milik pemegang saham.

LPD lahir dari pemikiran Ida Bagus Mantra (alm) yang ingin membantu meringankan beban masyarakat dalam urusan keuangan untuk upacara. Ternyata LPD mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan ada yang asetnya mencapai miliaran. Walaupun ada juga LPD yang bangkrut karena salah pengelolaan.

Saat ini diperkirakan ada 1.471 LPD di Bali dengan aset mencapai Rp 4,57 triliun. Dari pandangan Ida Bagus Kade Perdana, LPD merupakan agent of development di desa yang mengedepankan konsep manyamabraya. Karena itu, ia mengatakan perlu pemikiran mendalam mengenai payung hukum bagi LPD.

Author: Webmaster
Print PDF

BERITA TERKINI