JXTC Political - шаблон joomla Окна





Feb 02

Krisis Roh LPD Dalam RUU LKM

GONJANG-GANJING masalah LPD mencuat lagi. Ihwalnya bermula dari masuknya naskah akademik RUU Lembaga Keuangan Mikro ke DPR. Isi naskah ini konon menyerempet ke wilayah lembaga perkreditan desa alias LPD. Kata perkreditan yang melekat dalam LPD disinyalir akan menjerat LPD masuk dalam ketentuan produk perundang-undangan itu kelak jika disahkan wakil rakyat. Keberadaan LPD mau tidak mau akan disamakan dengan lembaga perbankan.
Posisi LPD harus dipertegas di tengah wacana penggodokan RUU tersebut. “LPD jelas berbeda dengan bank. LPD ya LPD, bank ya bank,” ujar pengamat ekonomi Bali Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardhana, S.E., M.M.

Menurutnya, RUU LKM menggariskan keuangan mikro sebagai  kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dan pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. LKM ini menyediakan jasa keuangan mikro bukan bank yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Ada tiga bentuk LKM. LKM formal, seperti bank perkreditan rakyat (BPR) berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan koperasi sesuai UU Nomor 25 Tahun 1992. Ada pula LKM berbentuk semiformal, seperti LPD di Bali, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, badan kredit kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, kredit untuk rakyat kecil (KURK) di Jawa Timur, dan Lumbung Kredit Perdesaan (LKP) di NTB.

LKM yang berbentuk nonformal lahir berdasarkan inisiatif masyarakat, ditumbuhkan LSM atau beberapa dinas pemerintah. LKM ini disebut sebagai kelompok swadaya masyarakat (KSM), seperti kelompok simpan pinjam (KSP), kelompok usaha bersama (KUB), kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). 

Menurut Prof. Raka, LKM di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTB kemudian mengalami perubahan status menjadi BPR. “Tetapi, LPD di Bali tetap dipertahankan menjadi LKM semiformal.  Operasional LPD layaknya perbankan, tetapi  supervisinya di bawah BPD Bali,” kata Dekan FE dan Bisnis Undiknas University ini.

Upaya mendongkrak LPD di Bali menjadi BPR bukan tak pernah mencuat ke permukaan. Dorongannya sempat berdenyut tahun 1987 saat penggagas LPD, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, masih menjabat gubernur Bali. “Dalam sebuah diskusi tentang LPD di Sanur tahun 1987, Bank Indonesia mendorong agar LPD diubah menjadi BPR. Tetapi, Prof. Mantra tetap bersikukuh menolaknya,” ujar pengamat ekonomi Universitas Dwijendra M.S. Chandra Jaya.

Munculnya wacana RUU LKM dinilai mengusik lagi status LPD sebagai LKM nonbank. Padahal, ketentuan Perda Bali Nomor 8 Tahun 2002 yang diubah dengan Perda Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang  Perubahan atas Perda Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD menekankan kepemilikan LPD di tangan desa pakraman.  Ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi, LPD sebagai lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa. “Desa yang dimaksud di sini, adalah desa pakraman, bukan desa dinas seperti umumnya dikenal,” tandas Prof. Raka.

LKM nonformal seperti LPD memang hendak dipayungi draf RUU LKM 2010 sebagai milik desa. Ini sesuai ketentuan Pasal 8 yang menentukan, LKM hanya dapat dimiliki WNI; masyarakat desa atau pemerintah desa/kelurahan; tiap orang hanya memunyai kepemilikan satu LKM. “Tetapi, masyarakat desa atau pemerintahan desa atau kelurahan dalam ketentuan ini kan tidak sama dengan makna desa pakraman di Bali. Desa yang dimaksud RUU ini bisa ditafsirkan desa dinas, bukan desa adat. Tafsir begini kan bisa saja suatu waktu mengusik status LPD untuk diseret-seret sama dengan LKM bank,”  ujar Ketua Program Studi Magister Manajemen Undiknas University ini.

RUU LKM itu juga bisa memicu masalah lain jika kelak diberlakukan sebagai UU. Posisi LPD akan menguat sebagai lembaga objek pajak. Ini disebabkan kelembagaan LPD disamakan dengan lembaga perbankan. “Ketentuan perusahaan umum akan dikenakan juga kepada LPD. Kegiatan LPD bisa dipungut pajak jika masuk ketentuan itu. Padahal, LPD jelas memiliki roh yang tidak ada di lembaga perbankan atau perusahaan umum lainnya,” jelasnya.

Lagi pula, Perda Bali Nomor 8 Tahun 2002 lugas menggariskan praktik nyata kegiatan LPD dominan untuk memberdayakan krama desa maupun desa pakraman. Ini tertuang dalam Pasal 22 yang menggariskan, pembagian  keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan. Pembagiannya ditetapkan untuk cadangan modal (60%), dana pembangunan desa (20%), jasa produksi (10%); dana pembinaan, pengawasan, dan perlindungan (5%); dana sosial (5%).

LPD pun tidak bisa disamakan kegiatan LKM bank dicermati dari sisi lapangan usahanya. Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Perda Bali Nomor 3 Tahun 2007  menekankan, LPD menerima/menghimpun dana dari krama (warga) desa dalam bentuk tabungan dan deposito; memberikan pinjaman hanya kepada krama desa; menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana; menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Ada konsekuensi serius jika LPD terjerat ketentuan RUU LKM manakala kelak menjadi UU. LPD akan mengalami krisis roh dalam ketentuan hukum nasional tersebut. “Jika LPD dipaksakan masuk ketentuan RUU itu jelas tidak klop. RUU ini belum sanggup memayungi roh LPD,” ujarnya.

Author: Webmaster
Print PDF

BERITA TERKINI